Jakarta – Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung secara resmi menerbitkan Surat 2/BP/PW1.1.1/I/2026 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Jumat (02/01). Surat yang ditandatangani Plt. Kepala Bawas Suradi itu ditujukan kepada pejabat eselon I dan II, pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, para hakim, serta aparatur negara yang wajib lapor di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Surat tersebut menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan kepatuhan LHKPN. Dalam surat tersebut disebutkan, pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi Hakim Agung, hakim di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, hakim ad hoc, pejabat eselon I hingga III, serta panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.