Kewajiban ini juga berlaku bagi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendaharawan di unit eselon I Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat banding. LHKPN ini ditujukan untuk laporan periodik tahun 2025, terkait perolehan harta penyelenggara negara dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Tenggat waktu pengisian ditetapkan paling lambat 28 Februari 2026, melalui kanal laporan elektronik https://elhkpn.kpk.go.id/.
Dikutip dari surat tersebut untuk memperoleh informasi berupa panduan dapat diakses pada https://bit.ly/panduanpelaporanLHKPN, untuk informasi formulir klik pada https://elhkpn.kpk.go.id/ (pilih menu unduh), informasi Daftar Wajib Lapor pada tautan https://bit.ly/wajiblaporMA2025 per tanggal 02 Januari 2026 dan akan diperbarui kembali, dan Informasi Admin Instansi, Admin Unit Kerja, dan Peraturan terkait pada https://bit.ly/daftaradmin_peraturanterkait.
Plt. Kepala Bawas yang beberapa waktu lalu dilantik sebagai Hakim Agung tersebut, mengimbau pimpinan satuan kerja memastikan seluruh aparatur patuh melaporkan harta kekayaan. Bukti pelaporan wajib diunggah ke aplikasi SIKEP paling lambat 31 Maret 2026. Penyelenggara negara yang wajib lapor diminta mengunggah bukti penyampaian beserta lembar pengumuman LHKPN tahun 2025, sementara aparatur yang tidak wajib LHKPN diwajibkan mengunggah bukti penerimaan SPT Tahunan 2025.