Tim Likuidasi akan menjadi pihak yang berwenang menyelesaikan seluruh kewajiban koperasi terhadap anggota maupun pihak ketiga. Proses ini diatur sesuai regulasi yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu hasil resmi dari tim yang dibentuk.
OJK menyatakan bahwa pencabutan izin usaha bukan berarti mengabaikan hak anggota. Justru, mekanisme likuidasi menjadi jalan untuk memastikan hak-hak tersebut tetap diperhitungkan secara adil.
Pencabutan izin usaha koperasi ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan mikro. OJK mengingatkan pentingnya memastikan legalitas dan izin resmi sebelum bergabung atau menempatkan dana di sebuah koperasi. Kasus ini sekaligus menegaskan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat lembaga yang tidak lagi memenuhi syarat operasional.
Pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Bangun Karyo oleh OJK Jawa Tengah menutup seluruh kegiatan koperasi tersebut. Proses likuidasi akan menjadi tahap akhir untuk menyelesaikan hak dan kewajiban. Publik diimbau tetap waspada, mengikuti perkembangan resmi, dan tidak terjebak dalam aktivitas ilegal yang mengatasnamakan koperasi. (**).