Warga menilai PDAM gagal menjalankan fungsi pelayanan publik karena membiarkan air mati selama berhari-hari tanpa informasi yang memadai. Selain itu, PDAM juga dinilai tidak transparan kepada pelanggan, tidak menyampaikan estimasi waktu perbaikan, serta mengabaikan dampak langsung yang dialami masyarakat.
Atas kondisi tersebut, warga mengajukan sejumlah tuntutan kepada PDAM. Di antaranya adalah penjelasan resmi dari pimpinan PDAM terkait penyebab gangguan distribusi air, kepastian waktu normalisasi layanan, serta bentuk tanggung jawab nyata atas kerugian yang dialami pelanggan.
Warga juga mendesak adanya perbaikan sistem komunikasi dan pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Jika tuntutan ini tidak segera direspons, kami siap melakukan aksi lanjutan dan membawa persoalan ini ke DPRD, Ombudsman, serta lembaga pengawas pelayanan publik lainnya,” tegas Warga.
Warga menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan bentuk perlawanan terhadap buruknya pelayanan publik sekaligus pengingat bahwa kewenangan PDAM ada untuk melayani masyarakat. (**).