Bahlil menyatakan, sinergi antara aparat penegak hukum dan jajaran teknis di ESDM dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama pada sektor-sektor strategis yang rawan pelanggaran, seperti minerba dan migas.
“Mereka sangat membantu. Polisi aktif, kemudian Jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum dari Jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu.” ujarnya.
Dukungan terbuka dari kedua menteri ini menambah dinamika dipublik mengenai penugasan anggota Polri aktif di instansi sipil. Pemerintah kini menunggu tindak lanjut dari kajian lintas Kementerian Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU/XXIII/2025, yang akan menjadi pijakan dalam penyempurnaan kebijakan penugasan personel Polri di luar institusi Kepolisian. (**).